Proses Kembali ke Negara Kesatuan RI (NKRI)
·
Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dan
penandatanganan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.
·
Bentuk Negara Indonesia adalah Negara serikat. Dengan
nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan Undang-Undang Dasar atau
Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar RIS. Berdasarkan UUD RIS
bentuk negaranya adalah federal. Yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah
otonom.
·
7 negara bagian RIS :
1)
Sumatera Timur
2)
Sumatera Selatan
3)
Pasundan
4)
Jawa Timur
5)
Madura
6)
Negara Indonesia Timur
7)
Republik Indonesia
·
9 daerah otonom :
1) Riau
2) Bangka
3) Belitung
4) Kalimantan
Barat
5) Dayak Besar
6) Banjar
7)
Kalimantan Tenggara
8) Kalimantan
Timur
9) Jawa Tengah
·
Negara-negara bagian dan daerah-daerah otonom
merupakan Negara boneka(tidak dapat bergerak sendiri) adalah ciptaan Belanda.
Negara-negara bonekaitu diciptakan Belanda bertujuan untuk mengalahkan RI yang
juga ikut didalamnya.
·
Bentuk Negara federalis bukanlah cita-cita bangsa
Indonesia. Karena itu,saat kira-kira RIS berusia 6 bulan,suara-suara rakyat
untuk kembali ke bentuk NKRI.
·
Dukungan untuk kembali ke bentuk NKRI semakin
meluas,tanggal 19 Mei 1950 diadakan konferensi yang menyepakati kembalinya ke
bentuk NKRI(Piagam Persetujuan) yang
isinya :
1. Kesediaan
bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS yang
berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945
2. Penyempurnaan
Konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945
·
Proses kembali ke NKRI dilakukan dengan cara mengubah
Undang-Undang Dasar RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara RI yang disahkan
tanggal 15 Agustus 1950 dan berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Demokrasi yang
disahkan adalah Demokrasi Liberal dengan Sistem Kabinet Parlementer
·
Sejak menggunakan system Kabinet Parlementer,keadaan
politik tidak stabil. Partai politik bekerja hanya untuk kepentingannya
sendiri. Rakyat menginginkan segera dilaksanakan pemilihan umum
·
Pelaksanaan Pemilihan Umum dilaksanakan dalam dua
gelombang,yakni :
1. Gelombang I,tanggal
29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
2. Gelombang
II,tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Konstituante (Badan
Pembuat Undang-Undang Dasar)
·
Pemilihan Umum I tahun 1955 berjalan secara
demokratis,aman, dan tertib. Walau begitu tapi masing-masing partai masih
mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan rakyat. Oleh karena
itu,Indonesia mengalami krisis politik dan berakibat lahirnya Demokrasi
Terpimpin
·
Pada pemilu I,selain memilih DPR rakyat juga memilih anggota
badan Konstituante, yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar
·
Tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno
mengemukakan konsepnya yang dikenal “Konsepsi Presiden” yang berisi :
1. System
Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin
2. Akan
dibentuk “Kabinet Gotong Royong”, yang menteri-menterinya terdiri atas
orang-orang dari empat partai besar (PNI, Masyumi, NU, dan PKI)
3. Pembentukan
Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyarakat.
Dewan ini bertugas memberi nasihat kepada cabinet baik diminta maupun tidak.
·
Konstituante bersidang untuk menyusun Undang-Undang
Dasar. Sidang ini berlangsung beberapa kali hingga memakan waktu kurang lebih 3
tahun.
·
Tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno mengeluarkan
Dekrit yang isinya :
1. Pembubaran
Konstituante
2. Berlakunya
kembali UUD 1945,dan tidak berlakunya lagi UUD S 1950
3. Pemakluman
bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu yang
sesingkat-singkatnya
Hubungan Pusat-Daerah
·
Akhir tahun 1956 beberapa panglima militer di berbagai
daerah membentuk dewan-dewan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah
pusat,yakni :
1. Tanggal 20
November 1956 di Padang,Sumatera Barat berdiri Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein
2. Di Medan,
Sumatera Utara berdiri Dewan Gajah
yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon
3. Di Sumatera
selatan berdiri Dewan Garuda yang
dipimpin oleh Kolonel Barlian
4. Di Manado,Sulawesi
Utara berdiri Dewan Manguni yang
dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual
·
Terbentuknya beberapa dewan itu merupakan oposisi dari
daerah yang guna melakukan protes tehadap kebijakan pemerintah pusat.
Persaingan
Golongan Agama dan Nasionalis
·
Tahun 1950,persaingan antara kelompok Islam dan
kelompok Naionalis mulai terasa. Partai-partai politik mulai terpecah dalam
berbagai ideology yang sulit dipertemukan dan hanya mementingkan golongannya
sendiri
·
Saat itu cabinet yang berkuasa silih berganti. Dalam
waktu singkat dari tahun 1950-1955 terdapat 4 kabinet yang memerintah.
Diantaranya :
a. Kabinet
Natsir (6 September 1950 - 20 Maret 1951)
Dipimpin oleh Perdana Menteri
Mohammad Natsir dari Masyumi. Cabinet ini bubar pada tanggal 20 Maret 1951.
Karena kegagalan perundingan soal Irian Barat dengan Belanda. Selain itu juga
pembentukan DPRD dianggap menguntungkan Masyumi sehingga menimbulkan mosi tidak
percaya dari parlemen
b. Kabinet
Sukiman (26 April 1951 – Februari 1952)
Dipimpin oleh Dr. Sukiman
Wirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI). Cabinet ini dituduh terlalu condong
kepada Amerika Serikat dalam melaksanakan politik luar negerinya. Karena adanya
masalah ini, Masyumi dan PNI menyatakan
mosi tidak percaya dan jatuhlah Kabinet Sukiman.
c. Cabinet
Wilopo (April 1952 – 2 Juni 1953)
Dimpimpin oleh Mr.Wilopo (PNI).
Cabinet ini berusaha mejalankan programnya dengan sebaik-baiknya. Tetapi,banyak
masalah yang dihadapi seperti timbulnya gerakan sparatisme yaitu gerakan yang
memutuskan memisahkan diri dari pemerintah pusat.
Juga adanya Peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Timur pada tanggal 16 Maret
1953. Dalam peristiwa ini polisi mengusir para penggarap tanah milik
perkebunan. Penduduk dihasut kaum komunis untuk melawan aparat. Hingga
mengakibatkan bentrokanantara penduduk dan aparat. Peristiwa ini memunculkan
mosi tidak percaya dan mengakibatkan Kabinet Wilopo jatuh pada tanggal 2 Juni
1953.
d. Cabinet Ali
Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955)
Cabinet ini terbentuk pada tanggal
31 Juli 1953 yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjoyo(PNI) sebagai perdana
menteri. Dengan system cabinet parlementer,kekuasaan pemerintah berada di
tangan perdana menteri. Perdana menteri bersama para menteri bertanggungjawab
kepada parlemen.jika parlemen tidak menyetujui kebijakan pemerintah maka dapat
menjatuhkannya. Waktu itu parlemen lebih sering menjatuhkan cabinet,jadi
pemerintah tidak dapat menjalankan programnya. Walau mengalami
kesulitan,Cabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di
Bandung tanggal 18-24 April 1955.
Tanggal 24 Juli 1955 Kabinet Ali I
jatuh disebabkan adanya persoalaan dalam TNI AD,yakni soal pimpinan TNI-AD
menolak pimpinan baru yang diangkat oleh Menteri Pertahanan tanpa menghiraukan
norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI-AD
Pergolakan Sosial Polotik
·
Tidak ada perubahan ekonomi terutama di daerah-daerah
sejak Pemilihan Umum I 1955. Hal ini menimbulkan protes yang dilakukan daerah
kepada pemerintah beik langsung atau tidak langsung.
·
Pergolakan di daerah diawali dengan adanya gerakan
pengambilalihan kekuasaan oleh Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letnan Kolonel
Achmad Husein di daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyohardjo pada
tanggal 20 Desember 1956. Gerakan ini selanjutnya diikuti oleh terbentuknya
Dewan Gajah, dan Dwean Manguni. Gerakan pengambilalihan kekuasaan ini
selanjutnya pecah menjadi pemberontakan terbuka pada bulan Februari 1958 yang
dikenal dengan pemberontakan “PRRI-Persemesta”
·
Adapun secara singkat terjadinya
pemberontakan-pemberontakan yang merupakan pergolakan social politik pasca
pengakuan kedaulatan tersebut sebagai berikut.
a.
Pemberontakan Angakatan Perang Ratu Adil (APRA)
Adanya pembentukan Angkatan Perang
RIS (APRIS) sebagai dari isi KMB tanggal 2 November 1949 menimbulkan
ketegangan-ketegangan dan dipertajam dengan pertentangan politik antara
golongan “federalis” yang ingin tetap mempertahankan bentuk Negara bagian
dengan golongan “unitaris” yang menghendaki Negara kesatuan.
Tanggal
23 Januari 1950 di Bandung, Kapten Raymond Westerling memimpin gerombolan
Angkatan Perang Ratu Adil(APRA). Gerombolan ini memberikan ultimatum pada RIS
dan Negara Pasundan agar diakui sebagai “Tentara Pasundan” dan menolak
usaha-usaha untuk membubarkan Negara boneka tsb. Gerombolan APRA menyerang
Bandung dengan pasukan kurang lebih 800 orang. Dalam serangannya ke Bandung,
tentara APRA juga melakukan perampokan-perampokan.
Upaya
pemerintah RIS untuk menumpas gerombolan APRA tersebut dengan mengirimkan
bantuan kesatuan-kesatuan polisi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akhirnya
tanggal 24 Januari 1950 pasukan TNI berhasil menghancurkan gerombolan APRA.
Sedangkan Westerling melarikan diri ke luar negeri dengan menumpang pesawat
Catalina milik Angkatan Laut Belanda
b.
Pemberontakan Andi Azis
Tanggal 5 April 1950 di Makassar
timbul pemberontakan yang dilakukan kesatuan-kesatuan bekas KNIL yang dipimpin
Kapten Andi Azis. Tuntutan Andi Azis kepada pemerintah RIS :
1)
Andi Azis menuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas
KNIL saja yang bertanggungjawab atas keamanan di daerah NIT
2)
Andi Azis menentang dan menghalangi masuknya pasukan
APRIS dari TNI yang sedang dikirim dari Jawa Tengah di bawah pimpinan Mayor
Worang
3)
Andi Azis menyatakan bahwa Negara Indonesia Timur
harus dipertahankan supaya tetap berdiri
Pemerintah
RIS melakukan upaya untuk menumpas pemberontakan Andi Azis :
1) Setelah
ultimatum kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta guna
mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dipenuhi maka pemerintah mengirim
pasukan untuk menumpas pemberontakan tsb
2) Pemerintah
mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan
terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatan dan kepolisian
Bulan April
1950 Andi Azis menyerahkan diri akan tetapi pertempuran-pertempuran antara
pasukan APRIS dan pasukan KNIL masih berlangsung pada bulan Mei dan Agustus
1950
c. Pemberontakan
Republik Maluku Selatan (RMS)
Pemberontakan
ini terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950 yang dilakukan oleh orang-orang
Indonesia bekas KNILyang pro Belanda. Pemberontakan RMS dipimpin oleh
Dr.Soumokil,bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.
Untuk
menumpas pemberontakan RMS,pemerintah semula mencoba menyelesaikan secara damai
dengan mengirimkan suatu misi yang dipimpin oleh Dr. leimena. Akan tetapi upaya
ini tidak berhasil. Oleh karena itu pemerintah segera mengirimkan pasukan
ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel AE.Kawilarang. tanggal 25 September 1950
seluruh Ambon dan sekitarnya dapat dikuasai oleh pasukan pemerintah. Dalam
pertempuran ini gugurlah seorang pahlawan ketika memperebutka benteng Nieuw Victoria, yakni Letnan Kolonel
Slamet Riyadi. Tokoh-tokoh lain dari APRIS (TNI) yang gugur adalah Letnan
Kolonel S.Sudiarso dan Mayor Abdullah
d.
Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik
Indonesia (PRRI) dan Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)
Tanggal
10 Februari 1958 Letnan Kolonel Ahmad Husein mengultimatum kepada pemerintahpusat
agar dalam waktu 5 x 24 jamseluruh anggota cabinet Juanda mengundurkan diri.
Pemerintah mengambil sikap tegas dalam menghdapi ultimatum tsb. Perwira-perwira
yang duduk di dewan-dewan itu dipecat. Yaitu,Letnan Kolonel Ahmad Husein (Ketua
Dewan Banteng dari Padang,Sumbar) Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, dan
Kolonel Dahlan Djambek.
Tanggal
15 Februari 1958 pemberontakan mencapai puncaknya ketika Ahmad Husein
memproklamirkan berdirinya “Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia” (PRRI)
berikut pembentukan kabinetnya dan Syariffudin Prawira Negara sebagi Perdana
Menteri. Berdirinya PRRI ini selanjutnya mendapat sambutan di Indonesia bagian
Timur yang merupakan gerakan separatis.
Tanggal
1 Maret 1957 Letnan Kolonel H.N. Ventje Sumual, panglima VII Timur mengikrarkan
Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan ini menuntut
dilaksanakannya repelita dan pembegian pendapatan daerah secara adil.
Tokoh-tokoh lain yang mendukung Persemesta yaitu, Mayor Gerungan, Mayor
Runturambi, dan Letnan Kolonel Saleh Lahade. Gerakan ini juga mendapat bantuan
dari seorang penerbang sewaan berkebangsaan Amerika bernama Allan Lawrence
Pope.
Untuk
menumpas PRRI di Sumatera dan Persemesta di Indonesia bagian Timur ini
pemerintah mengambil sikap tegas yakni dengan kekuatan senjata. Operasi yang
dilaksanakan,antara lain :
1)
Operasi Tegas di bawah pimpinan Kolonel Kaharuddin
Nasution untuk menguasai daerah Riau
2)
Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Ahmad
Yani untuk mengamankan daerah Sumatera Barat
3)
Operasi Sapta Marga di bawah pimpinan Brigadir
Jenderal Djatikusumo untuk mengamankan daerah Sumatera Utara
4) Operasi
Sadar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Dr. Ibnu Sutowo untuk mengamankan daerah
sumatera Selatan
Tanggal 29
Mei 1961 secara resmi Achmad husein melaporkan diri beserta anak buahnya.
Sedangkan untuk menumpas pemberontakan Permesta di Indonesia bagian Timur
dilancarkan operasi gabungan, yakni Operasi Merdeka di bawah pimpinan Kolonel
Rukminto Hendranigrat. Pada tanggal 18 Mei 1958 gerakan Permesta dapat
ditumpas. Adapun sisa-sisa gerakan ini masih ada sampai tahun 1961 namun atas
seruan pemerintah untuk kembali ke NKRI mereka berangsur-angsur memenuhi
himbauan pemerintah Indonesia.
·
Dengan demikian,kehidupan politik nasional dan daerah
sampai awal tahun 1960-an tidak stabil.
makasih kak infonya,izin save yah kak untuk tugas kak
BalasHapusIya sayang.. semoga bermanfaat yah :-)
HapusIya sayang.. semoga bermanfaat yah :-)
Hapushai sayang
BalasHapus,sex yuh
NJ casino in 2020: Is it rigged? | DRMCD
BalasHapusThe 의왕 출장안마 top 태백 출장안마 NJ casinos offer slots, table games and 공주 출장안마 live dealer games. 청주 출장마사지 It's the most straightforward and entertaining 전주 출장마사지 form of online gambling, but that's a